Lombok Timur, (postkotantb.com) - Bagaimana aparat kepolisian mengamankan aksi unjuk rasa di lapangan menjadi perhatian Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri. Untuk mendapatkan gambaran langsung dari daerah, tim peneliti Polri turun ke Kabupaten Lombok Timur dan menggelar diskusi bersama aparat, pemerintah daerah, akademisi, aktivis, hingga perwakilan masyarakat.

Kegiatan penelitian terkait pengamanan aksi demonstrasi itu berlangsung di Gedung Rupatama Polres Lombok Timur, Rabu (03/6/2026). Penelitian dipimpin oleh Kombes Pol. Saefuddin Mohammad yang mewakili Tim Puslitbang Polri.

Kegiatan tersebut bertujuan menghimpun data, masukan, dan evaluasi mengenai pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa yang selama ini dilakukan kepolisian, khususnya di wilayah Lombok Timur.


Sejumlah unsur hadir dalam forum tersebut, mulai dari personel Polres Lombok Timur yang berasal dari Sat Samapta, Sat Reskrim, Sat Binmas, hingga Sat Intelkam. Selain itu, hadir pula perwakilan Brimob Polda NTB, Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Lombok Timur, Dinas Perhubungan, Satpol PP, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi, mahasiswa, LSM, serikat pekerja, hingga komunitas ojek online.

Dalam kegiatan itu, tim peneliti melakukan wawancara dan diskusi dengan peserta untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pola pengamanan aksi demonstrasi yang diterapkan selama ini.

Berbagai masukan disampaikan peserta, mulai dari prosedur pengamanan, pola komunikasi antara aparat dengan massa aksi, hingga langkah-langkah preventif yang dinilai perlu diperkuat agar situasi tetap kondusif tanpa mengabaikan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Kombes Pol. Saefuddin Mohammad mengatakan hasil penelitian tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi institusi Polri dalam meningkatkan kualitas pengamanan aksi demonstrasi di masa mendatang.

Menurutnya, masukan dari berbagai elemen masyarakat sangat penting untuk memastikan kebijakan dan pola pengamanan yang diterapkan semakin profesional, humanis, dan sesuai dengan perkembangan dinamika sosial.

"Hasil penelitian ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Polri dalam meningkatkan profesionalisme serta efektivitas penanganan aksi demonstrasi," ujarnya.

Salah satu masukan datang dari Direktur LSM Garuda Indonesia, M. Zaini, yang turut diundang dalam forum diskusi tersebut. Sebagai pihak yang mengaku kerap terlibat dalam kegiatan penyampaian aspirasi di muka umum, ia menilai pendekatan yang dilakukan Polres Lombok Timur selama ini cukup terbuka dan komunikatif.

Menurutnya, transparansi proses pengamanan maupun penanganan aksi unjuk rasa di Lombok Timur sudah berjalan cukup baik dibandingkan sejumlah daerah lain yang pernah ia amati.


"Transparansinya selama ini sudah cukup bagus, cukup baik. Bukan mengada-ada, tapi itulah yang kami alami di lapangan di saat melakukan unjuk rasa. Dibandingkan dengan wilayah lain, Lombok Timur ini cukup humanis di dalam memberikan pengamanan aksi unjuk rasa," ungkap Zaini.

Meski demikian, ia tetap memberikan sejumlah catatan yang dinilai perlu menjadi perhatian ke depan. Salah satunya terkait pendekatan yang dilakukan anggota polisi muda yang berada di barisan terdepan saat pengamanan massa aksi.

Menurut Zaini, anggota barikade muda perlu terus dibekali kemampuan komunikasi, pengendalian emosi, serta pembinaan mental dan kerohanian agar tetap mampu bersikap profesional ketika menghadapi situasi yang memanas di lapangan.

"Kami berharap, barikade muda yang berada di garda depan dan membawa tameng pengamanan agar lebih humanis. Berikan pelayanan komunikasi yang terbaik," katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian diri saat menghadapi provokasi atau tindakan tertentu dari peserta aksi.

"Misalnya ketika baru dilempar sedikit langsung pasang badan mau membalas melempar balik ke peserta aksi. Itu masukan kami buat barikade muda agar ke depannya bisa lebih baik," tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Lombok Timur AKBP Komang Sarjana melalui Ps Kasi Humas Polres Lombok Timur IPTU Lalu Rusmaladi menyampaikan bahwa kegiatan penelitian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat.


Menurutnya, pengamanan aksi unjuk rasa harus terus dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Melalui penelitian ini, Polri berharap dapat memperoleh berbagai masukan konstruktif dari masyarakat sehingga pengamanan demonstrasi ke depan dapat berjalan lebih aman, tertib, dan humanis, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.(red)