Mataram, (postkotantb.com) — Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., Senin (15/6/2026), resmi membuka Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Itwasda Polda NTB Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Puri Indah Hotel. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda NTB, Plt. Irwasda Polda NTB, para pejabat utama, Kapolres/ta jajaran se-Pulau Lombok, serta perwakilan BPKP Provinsi NTB.

Mengusung tema “Transformasi Pengawasan Presisi Guna Mengawal Akuntabilitas dan Integritas Polri dalam Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026”, forum tersebut menjadi wadah evaluasi sekaligus penyamaan persepsi, guna memperkuat fungsi pengawasan di lingkungan Polda NTB.


Dalam sambutannya, Kapolda menegaskan fungsi pengawasan memiliki posisi penting, untuk memastikan setiap program dan penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran serta sesuai aturan yang berlaku.

"Rapat kerja ini memiliki nilai strategis sebagai sarana evaluasi, koordinasi, dan penyamaan persepsi dalam memperkuat fungsi pengawasan, sebagai bagian penting dari tata kelola organisasi Polri yang profesional, transparan, dan berintegritas," ungkap Irjen Kalingga.


Irjen Kalingga menjelaskan tantangan organisasi Polri terus berkembang, seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, fungsi pengawasan dituntut mampu beradaptasi dan memberi kontribusi nyata, dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

"Pengawasan tidak boleh dipahami hanya sebagai upaya menemukan kesalahan. Fungsi ini harus mampu menjadi instrumen peringatan dini, menghadirkan solusi perbaikan, memitigasi risiko, serta memastikan setiap program berjalan efektif dan efisien," tegasnya.

Menurut Kapolda NTB, peran Itwasda sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu terus diperkuat, agar mampu mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang sehat dan akuntabel. Pengawasan juga diharapkan hadir sebagai mitra strategis manajemen, dalam menjaga kualitas pelaksanaan tugas kepolisian.

"Fungsi pengawasan harus hadir sebagai mitra strategis manajemen, untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai prinsip good governance dan clean government, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga," katanya.


Jenderal bintang dua itu juga mengingatkan pentingnya dukungan sistem pengawasan yang kuat dan modern, dalam menyukseskan berbagai program pemerintah tahun 2026. Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas serta stabilitas keamanan, membutuhkan tata kelola yang baik dan pengawasan yang berorientasi pada hasil.

"Saya berharap forum ini menghasilkan rekomendasi, strategi, dan langkah konkret yang mampu memperkuat fungsi pengawasan sebagai garda terdepan, dalam menjaga integritas organisasi serta mendukung terwujudnya Polri yang Presisi," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Irjen Pol. Kalingga mengajak seluruh peserta menjadikan Rakerwas sebagai momentum memperkuat komitmen bersama, dalam menghadirkan pengawasan yang profesional dan berkelanjutan, demi mendukung keberhasilan tugas Polri serta program pembangunan nasional.


"Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen, menghadirkan pengawasan yang profesional dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, demi mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dan suksesnya rencana kerja pemerintah tahun 2026," pungkasnya.

Rakerwas Itwasda tersebut diharapkan mampu melahirkan berbagai terobosan pengawasan yang semakin adaptif, transparan, serta mampu menjawab tantangan organisasi di masa mendatang. (red)