Fraksi Golkar Apresiasi Kinerja APBD 2025, Dorong Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Pelayanan Publik

 

Muhammad Zain atau yang akrab disapa Rosy Fraksi Golkar. Foto Istimewa
 

 Sumbawa Besar, (postkotantb.com)  – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025, termasuk keberhasilan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar, Muhammad Zain, S.P., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Fraksi Golkar menilai opini WTP merupakan bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Fraksi Golkar juga mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang mampu melampaui target pada Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut dinilai menjadi modal yang baik untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat kemampuan fiskal Kabupaten Sumbawa di masa mendatang.

Dalam pandangannya, Fraksi Golkar berharap pengelolaan belanja daerah terus diarahkan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, baik di bidang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Fraksi Golkar juga memandang bahwa setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program perlu terus disempurnakan agar pelaksanaan APBD semakin efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Di samping itu, pengelolaan aset daerah juga menjadi bagian penting yang perlu terus diperkuat. Aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat dikelola secara tertib, profesional, dan produktif sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Fraksi Golkar turut mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal, menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, serta menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada sektor infrastruktur, Fraksi Golkar berharap pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat terus dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, sehingga konektivitas antarwilayah semakin baik dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar menyatakan dukungannya terhadap kelanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai mekanisme yang berlaku. Fraksi berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus terjalin dengan baik dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang semakin baik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa. (Jhey)