Lombok Barat, (postkotantb.com) – Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Transparansi Anggaran (MATA) NTB mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak menghentikan penyidikan hanya pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan 2 tersangka lainnya. 

MATA NTB meminta KPK mengembangkan perkara tersebut hingga menelusuri dugaan penyimpangan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta proyek-proyek strategis daerah.

Desakan itu disampaikan Ketua MATA NTB, Samsul Hadi Idris, yang akrab disapa Bang Gecung, kepada awak media di Lombok Barat, Rabu (22/7/2026).

OTT Harus Jadi Pintu Masuk Pembongkaran Kasus Lebih Luas

Menurut Bang Gecung, OTT yang dilakukan KPK seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan praktik korupsi yang lebih luas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

"Kami memberikan dukungan penuh kepada KPK. Namun kami berharap penyidikan tidak berhenti pada OTT semata. Kasus ini harus dikembangkan hingga seluruh dugaan penyimpangan anggaran di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat dibuka secara terang-benderang tanpa tebang pilih. Jika memang ada praktik korupsi yang lebih besar, masyarakat berhak mengetahui kebenarannya," tegasnya.

Bang Gecung menilai sektor Pengadaan Barang dan Jasa harus menjadi fokus utama penyidikan. Ia menduga pola yang berujung pada OTT Bupati merupakan bagian dari mekanisme yang lebih luas.

"Kalau dugaan ini benar, maka modus operandi yang berujung pada OTT Bupati merupakan praktik yang sangat menjijikkan dan paling menghina masyarakat Lombok Barat. Dugaan itu terjadi pada proyek-proyek yang berdiri tepat di halaman pusat pemerintahan, mulai dari pembangunan Colosseum, penataan taman kota, hingga Giri Menang Park. Karena itu PBJ harus diperiksa secara menyeluruh," ujarnya.

Minta Audit Proyek Strategis dan Program UMKM Rp5,5 Miliar

Selain proyek fisik, MATA NTB juga meminta KPK menelusuri seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan Alun-Alun Lombok Barat serta proyek strategis lainnya yang menggunakan dana APBD.

Perhatian juga disorot ke Program Subsidi Bunga UMKM Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan sekitar Rp5,5 miliar melalui APBD Kabupaten Lombok Barat.

"Dengan nilai anggaran tersebut, semestinya ribuan pelaku UMKM dapat memperoleh manfaat apabila setiap penerima mendapatkan fasilitas kredit sekitar Rp10 juta. Namun hingga kini, kami belum memperoleh informasi yang jelas mengenai realisasi program maupun daftar penerima manfaatnya," kata Bang Gecung.

Ia mengaku sudah meminta klarifikasi kepada Kepala BPKAD Lombok Barat dan menelusuri informasi dari masyarakat serta media sosial, tetapi belum menemukan data yang memadai. Karena itu MATA NTB meminta KPK ikut memeriksa program ini secara menyeluruh.

Bang Gecung juga mengingatkan agar kegiatan seremonial seperti CFD maupun CFN pemerintah tidak mengalihkan perhatian publik terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

"Publik tidak boleh hanya disuguhi pencitraan. Kalau ada dugaan penyalahgunaan anggaran, semuanya harus dibuka secara transparan. Transparansi adalah bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat," ujarnya.

Desak Periksa Seluruh OPD Tanpa Kecuali

Lebih lanjut, MATA NTB mendesak KPK memeriksa seluruh OPD tanpa pengecualian untuk memastikan ada atau tidaknya pola penyimpangan yang bersifat sistematis. Termasuk mendalami dugaan praktik monopoli proyek oleh pihak-pihak tertentu apabila didukung alat bukti yang cukup.

"Siapa pun yang diduga terlibat harus diperiksa sesuai ketentuan hukum. Terutama OPD-OPD terkait bahkan PJ Sekda pun harus diperiksa. Biarkan KPK bekerja secara independen agar masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus keadilan," tegasnya.

Meski menyampaikan dugaan tersebut, Bang Gecung menegaskan semua harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

MATA NTB berharap pengembangan perkara pasca-OTT mampu mengungkap secara utuh dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Pengusutan menyeluruh disebut akan menjadi momentum penting memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bebas dari korupsi, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Ramli Jamak)