Lombok Timur, (postkotantb.com) - Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan dan menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar serta aspek vital dalam pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Ruang Rapat Bupati, Kamis (20/8).

Kegiatan ini merujuk pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Surat Edaran Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 26 Tahun 2025 tentang pelaksanaan forum kemitraan tahun 2026. Bupati hadir didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik.

*Kesehatan Fondasi Pembangunan*  
Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin mengatakan tanpa kesehatan yang baik, berbagai agenda pembangunan tidak akan berjalan optimal.  
“Oleh karena itu forum kemitraan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Lombok Timur,” ujarnya.

Bupati mengakui jumlah peserta BPJS Kesehatan yang besar di Lotim memberi beban signifikan terhadap pengeluaran daerah. Meski demikian, Pemda berkomitmen terus memberikan pelayanan kesehatan dan mencari solusi bersama DPRD dengan prinsip keterbukaan.  
“Semua informasi akan dibuka dan tidak disembunyikan,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan program kesehatan.

Perkuat Kerja Sama dan Perbaiki Data Peserta

Bupati meminta Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur memperkuat kerja sama dengan seluruh fasilitas kesehatan agar pelayanan dapat diberikan secara cepat dan responsif.

Ia juga menyoroti adanya kasus penghapusan peserta BPJS yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat.  
“Jika ada peserta yang sebelumnya terdaftar lalu terhapus, permasalahan itu harus segera diperbaiki agar masyarakat tetap terlindungi jaminan kesehatannya,” katanya.


Kualitas layanan menjadi perhatian utama. Bupati mendorong peningkatan mutu tenaga kesehatan, kelengkapan peralatan, dan ketersediaan obat-obatan. Kebersihan rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga disorot. Bupati meminta pengelolaan sampah ditertibkan dan melarang penempatan barang pribadi di ruang pelayanan agar tidak mengganggu kenyamanan pasien.

Sinergi dan Prioritas Anggaran 2026  

Bupati mengapresiasi BPJS Kesehatan dan mitra atas kerja sama yang telah terjalin. Ia menilai proses pendaftaran peserta yang cepat dan tanpa penolakan adalah hal penting.

Sinergi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial juga diminta terus ditingkatkan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang berkeadilan dan menyeluruh.

Menyadari tantangan anggaran, Bupati menegaskan kesehatan adalah prioritas dan layanan dasar utama. Karena itu Pemda akan meninjau kemungkinan penyesuaian pada kegiatan tahun 2026.

Forum ini diharapkan memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan. Dalam forum tersebut, Bupati ditetapkan sebagai pengarah, Sekda sebagai ketua, dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong sebagai sekretaris. 

Anggota forum terdiri dari Komisi II DPRD Lotim, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, BPKAD, BKPSDM, pimpinan rumah sakit daerah, organisasi profesi, serta BPJS Kesehatan Cabang Selong. 

Pewarta:Multasri