Mataram, (postkotantb.com) — Anggota Komite IV DPD RI, Evi Apita Maya menegaskan komitmennya mengawal program prioritas Pemerintah Provinsi NTB agar mendapat dukungan kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Komitmen itu disampaikan saat penyerapan aspirasi daerah di Ruang Rapat Rinjani, Kantor Bappeda NTB, Selasa (04/8/2026).

Dalam forum tersebut, Evi menerima masukan dari sejumlah OPD terkait persoalan strategis. Di antaranya pengembangan Desa Berdaya, penyelesaian persoalan Gili Trawangan, pengelolaan kawasan hutan, sinkronisasi data kemiskinan, hingga pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau.


"Masukan-masukan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat inilah yang akan saya sampaikan dan saya perjuangkan di pusat nantinya," kata Evi.

Ia menyebut, persoalan yang berkaitan dengan kementerian mitra Komite IV maupun komite lain akan dikomunikasikan, baik melalui forum resmi maupun jalur informal agar penyelesaiannya dipercepat.

"Saya juga sering berkomunikasi secara informal dengan Kementerian. Kalau memang ada suratnya, berikan salinannya kepada saya, nanti kita sampaikan agar bisa segera ditindaklanjuti," ujarnya.


Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, memaparkan arah pembangunan NTB yang selaras dengan visi nasional. Pemprov NTB mengusung visi "Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia" dengan menekankan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Status NTB sebagai provinsi kepulauan harus diikuti dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat agar potensi daerah berkembang optimal," jelas Nelly.

Ia merinci 10 program unggulan Pemprov NTB yang butuh dukungan lintas kementerian: Desa Berdaya, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Agro Maritim, Pariwisata Berkualitas, NTB Terampil dan Tuntas, NTB Lestari Berkelanjutan, hingga NTB Connection.


Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Khalik, menyoroti pentingnya pembaruan regulasi statistik nasional agar Satu Data Indonesia berjalan efektif. Ia menyebut masih ada perbedaan data pusat dan daerah yang berdampak pada ketepatan sasaran program.

"Persoalan kita adalah data daerah sering tidak sama dengan data pusat. Akibatnya pembangunan tidak optimal karena program pusat tidak selalu sesuai kondisi riil di daerah," ujar Ahsanul.


Sebelumnya, perwakilan kabupaten/kota juga menyuarakan dampak efisiensi dan pemotongan dana transfer ke daerah yang menghambat belanja pegawai. Isu lain yang muncul: lingkungan kehutanan, permodalan UMKM melalui KUR, hingga pengembangan potensi lokal berbasis hilirisasi industri.

Pemprov NTB berharap sinergi dengan DPD RI memperkuat komunikasi ke pusat, sehingga program prioritas daerah mendapat dukungan kebijakan dan anggaran untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB. (Red)