Mataram, (postkotantb.com) – Gabungan Kawula Muda Bima Dompu (GAKADA) Pulau Lombok menggelar dialog publik bertajuk "Diagnosis Berbeda, Nyawa Dipertaruhkan? Bedah Ilmiah Dugaan Ketidaksesuaian Diagnosis pada Pasien Rujukan dari Bima-Dompu ke RSUP NTB" di Kedai Hang Out, Kota Mataram, Senin malam (03/8/2026). 

Forum ini menghadirkan pemerintah, legislatif, akademisi, dan pegiat kemanusiaan untuk membedah tantangan pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Barat, khususnya bagi pasien rujukan dari Bima dan Dompu.

RSUD NTB: Diagnosis Dipengaruhi Banyak Faktor

Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. Asrul Sani, menegaskan dugaan ketidaksesuaian diagnosis tidak bisa langsung disimpulkan sebagai kelalaian tenaga medis.


"Kesalahan diagnosis bisa terjadi karena keterbatasan informasi yang diterima dokter. Bisa karena kendala bahasa, cara pasien menyampaikan keluhan, gejala yang belum lengkap, hingga adanya penyakit yang memiliki gejala sangat mirip," jelas dr. Asrul.

Ia menambahkan faktor lain seperti keterbatasan laboratorium, alat diagnostik, dan kompetensi SDM juga masih menjadi pekerjaan rumah. Namun ia menekankan seluruh tenaga medis bekerja sesuai kode etik dengan tujuan utama menyembuhkan pasien.

"Tidak ada niat tenaga medis untuk mencelakai pasien. Tujuan kami adalah menyehatkan dan menyembuhkan pasien," tegasnya.

dr. Asrul juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu meminta _second opinion_ untuk kasus yang kompleks. Ia menyoroti tantangan geografis Bima-Dompu: jarak jauh, fasilitas terbatas, dan informasi yang belum lengkap saat pemeriksaan.

Dalam data yang dipaparkan, sepanjang 2025 RSUD Provinsi NTB menerima 309.104 pasien rujukan. Dari jumlah itu, asal Bima-Dompu: 
- Kab. Bima: 4.885 pasien atau 1,58%
- Kota Bima: 3.000 pasien atau 0,98% 
- Kab. Dompu: 3.300 pasien atau 1,07%

Pada semester I 2026 tren masih sama. Penyakit rujukan terbanyak dari wilayah tersebut adalah anemia, hipertensi, diabetes, kanker payudara, dan batu ginjal. Ini sejalan dengan 4 penyakit prioritas nasional Kemenkes: kanker, jantung, stroke, dan urologi.

Menanggapi isu BLUD, dr. Asrul menepis anggapan RSUD berorientasi bisnis. "Seluruh pendapatan pelayanan digunakan kembali untuk operasional: obat, alkes, listrik, pemeliharaan alat, hingga pelayanan masyarakat," ujarnya. Kini tingkat kemandirian keuangan RSUD NTB sudah 85%, sisanya 15% masih ditopang APBD NTB untuk belanja pegawai.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB, Nadira Alhabsy, menilai kasus ini harus jadi momentum pembenahan sistem kesehatan secara total.

"Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan tenaga medis, tetapi juga dipengaruhi keterbatasan fasilitas, minimnya dokter spesialis, serta peralatan diagnostik yang belum memadai di daerah," kata Nadira.

Ia mengaku sering menerima laporan perbedaan diagnosis. "Ada pasien di Dompu didiagnosis usus buntu dan siap operasi. Tapi setelah dirujuk ke rumah sakit provinsi, ternyata penyakitnya lain. Ini perhatian serius," ungkapnya.

Nadira menegaskan perlu sinergi pemkab dan pemprov untuk memperbarui alat kesehatan dan menambah dokter spesialis. Komisi V siap mendukung anggaran RSUD NTB untuk sarana prasarana dan peningkatan kompetensi SDM.

"Kami juga membuka peluang lahirnya regulasi daerah untuk memperkuat standar pelayanan dan meminimalkan potensi salah diagnosis," tambahnya.


Ia mengapresiasi RSUD NTB yang telah menyelesaikan persoalan utang rumah sakit. Nadira juga berkomitmen membantu pasien Bima-Dompu yang berobat di Mataram lewat Rumah Singgah Endri Foundation dan pengadaan ambulans.

Dialog ini menutup dengan refleksi bersama: peningkatan kualitas layanan kesehatan butuh kolaborasi pemerintah, rumah sakit, tenaga medis, akademisi, legislatif, hingga masyarakat.

Forum GAKADA diharapkan menjadi awal keterbukaan data dan dialog agar pasien rujukan dari Bima-Dompu mendapat layanan yang lebih cepat, tepat, dan berkeadilan. (Red)