Di HUT ke-81 RI, LSM dan Pemkab duduk bersama. "Kritik tidak harus jadi tembok"  


Lombok Barat, (postkotantb.com)  — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Bencingah Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (17/8/2026), menghadirkan pemandangan berbeda. Sejumlah tokoh pergerakan dan aktivis LSM bertahan hingga detik-detik Proklamasi, lalu duduk berjejer bersama pimpinan daerah dalam suasana cair.

Pemandangan itu menjadi simbol positif di tengah dinamika yang sebelumnya sempat berjarak antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah.

Dari Kritik ke Kolaborasi

Para aktivis hadir tidak hanya sebagai kelompok kritis, tetapi juga membawa harapan dan komitmen untuk membangun Lombok Barat.

Salah satu suara disampaikan Zulfan Hadi, perwakilan LSM, lewat orasi kebangsaan “Merdeka dari Korupsi, Merdeka untuk Rakyat”. 

“Momentum kemerdekaan harus dimaknai lebih jauh. Bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi juga bebas dari korupsi, kemiskinan, pengangguran, pelayanan publik yang berbelit, dan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Zulfan juga menyinggung kasus hukum yang melibatkan kepala daerah dan ditangani KPK. Ia menyebut itu harus jadi peringatan untuk pembenahan tata kelola pemerintahan. Namun ia mengingatkan agar tidak menyamaratakan seluruh pejabat dan ASN.

“Jangan sampai kita hanya mengganti orang, tetapi tidak mengganti sistem,” ujarnya.

Ia mendorong penguatan transparansi pengadaan barang dan jasa, pengawasan internal, keberanian Inspektorat, perlindungan bagi ASN pelapor, serta keterbukaan terhadap konflik kepentingan.

Menurutnya, ASN harus berani menolak perintah yang bertentangan dengan aturan dan tidak menjadikan jabatan sebagai alat keuntungan pribadi. APBD juga disebutnya bukan milik pejabat, melainkan uang rakyat.

“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan banyaknya program, rapat, atau seremoni. Tapi seberapa banyak persoalan masyarakat yang benar-benar selesai,” kata Zulfan.


Ia menilai Lombok Barat punya potensi besar di pariwisata, pertanian, pesisir, UMKM, desa, dan SDM. Potensi itu hanya akan jadi kekuatan ekonomi jika dikelola dengan tata kelola yang baik, transparan, dan berintegritas.

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha dalam orasinya menegaskan tekad membawa Lombok Barat maju, mandiri, dan berkeadilan. Ia mengajak seluruh elemen termasuk kelompok pergerakan dan LSM untuk bersama mengawasi sekaligus membangun daerah.

Kegiatan bertema “Lombok Barat Recovery, Kita Bisa” ini juga dihadiri mantan pimpinan DPRD, tokoh budaya, mantan Sekda, serta mantan bupati/penjabat bupati.

“Dari kritik menjadi kolaborasi bangun daerah,” ungkap salah satu perwakilan kelompok pergerakan.

Pesan dari Bencingah

Dari Bencingah Kantor Bupati 17 Agustus 2026, tersampaikan pesan sederhana: pemerintah dan kelompok pergerakan boleh berbeda cara pandang, tapi bisa menyatukan langkah. Kritik tidak harus menjadi tembok, dan kontrol sosial tidak perlu dipandang sebagai ancaman.

Keduanya bisa menjadi kekuatan yang saling mengimbangi untuk membangun Lombok Barat yang lebih bersih, transparan, maju, mandiri, berkeadilan, dan dipercaya masyarakat. (Ramli Jamak)