Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si. Foto Istimewa



Sumbawa Besar, (postkotantb.com)  – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan alokasi anggaran melalui APBD Perubahan 2026 untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, khususnya penanganan sejumlah ruas jalan yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat.

Kebijakan tersebut disiapkan setelah pemerintah daerah memperoleh perhitungan akhir berdasarkan hasil audit, sehingga terdapat ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan melalui APBD Perubahan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., mengatakan belasan ruas jalan telah masuk dalam rencana penanganan dengan kebutuhan anggaran yang mendekati Rp10 miliar. Namun, angka tersebut masih dapat berkembang menyesuaikan proses pembahasan dan penetapan program.

“Setelah hasil audit keluar dan kita mendapatkan angka yang bisa dimanfaatkan melalui APBD Perubahan, kita ingin mengalokasikannya untuk infrastruktur yang selama ini banyak ditentukan oleh masyarakat, terutama jalan,” ujar Dedy saat ditemui, Senin (7/9/2026).

Menurutnya, penentuan program tersebut tidak hanya didasarkan pada aspirasi masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan program pemerintah yang telah tertuang dalam RPJMD serta perhatian DPRD terhadap kebutuhan pembangunan untuk tahun 2027.

Sejumlah program pembangunan jalan juga telah dipersiapkan sejak beberapa tahun sebelumnya, termasuk penyiapan jalur, perencanaan teknis dan dokumen pendukung. Namun, kebijakan efisiensi anggaran membuat sebagian rencana harus dijadwalkan kembali.

“Harapannya pada 2027, baik melalui APBD murni maupun APBD Perubahan, kita bisa mengalokasikan secara bertahap. Sifatnya mencicil karena tidak mungkin semuanya ditangani sekaligus,” katanya.

Pemerataan Infrastruktur Antarwilayah

Pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap pemerataan pembangunan di sejumlah wilayah.

Untuk wilayah Alas, perhatian diarahkan pada infrastruktur jalan sekaligus penanganan kawasan perkotaan. Sementara di wilayah Utan, salah satu perhatian utama adalah persoalan persampahan, terutama di sepanjang jalur nasional yang masih ditemukan sampah dibuang di pinggir jalan maupun sekitar jembatan.

Karena itu, pemerintah daerah memfokuskan penyiapan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan fasilitas pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Sementara di wilayah lainnya, pembangunan infrastruktur jalan juga tetap menjadi perhatian, termasuk di Labuhan Badas, Empang dan sejumlah kawasan lainnya. Di Empang, selain jalan, kebutuhan irigasi juga menjadi bagian dari rencana pembangunan.

Dedy menegaskan, aspek sosial dan pemerataan tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

Sejumlah Program Dijadwalkan Kembali

Beberapa program infrastruktur yang sebelumnya direncanakan untuk dilaksanakan pada 2026 harus mengalami penjadwalan ulang akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Salah satu tahapan yang sebelumnya direncanakan adalah percepatan pembebasan dan penanganan badan jalan hingga proses pengaspalan. Dengan adanya efisiensi, pelaksanaan program tersebut harus disesuaikan kembali dengan kemampuan anggaran daerah.

Meski demikian, pemerintah daerah memastikan program tetap menjadi bagian dari perencanaan pembangunan dan akan diupayakan untuk dilanjutkan secara bertahap pada 2027.

Bapperida Kembangkan Tata Kelola Perencanaan Berbasis AI

Selain pembangunan fisik, Bapperida Kabupaten Sumbawa juga tengah mengembangkan sistem tata kelola perencanaan yang terintegrasi dengan kinerja aparatur.

Dedy menjelaskan, pengembangan tersebut merupakan bagian dari proyek perubahan melalui Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II dengan konsep Resilient Governance and Integrated Planning, yakni membangun sistem perencanaan yang terintegrasi mulai dari dokumen pembangunan daerah hingga kinerja aparatur.

Konsep tersebut dirancang untuk memastikan adanya keterhubungan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah hingga kinerja individu aparatur sipil negara (ASN).

Dokumen seperti RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja perangkat daerah diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi dapat dijabarkan menjadi target dan rencana hasil kerja setiap pegawai.

“Jadi kita ingin supaya apa yang direncanakan di tingkat daerah, organisasi, sampai menjadi ukuran kinerja di tingkat ASN itu nyambung,” jelasnya.

Pengembangan sistem tersebut juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membantu menjaga konsistensi dokumen perencanaan. Hal ini dinilai penting mengingat kompleksitas dokumen perencanaan dapat menimbulkan kesalahan teknis apabila tidak dikelola secara terintegrasi.

Proyek perubahan tersebut telah diluncurkan bersama Bupati Sumbawa pada 4 Agustus 2026 dan kini memasuki tahap implementasi dengan Bapperida sebagai lokasi percontohan.

Sejumlah lokakarya juga telah dilakukan untuk membantu perangkat daerah menjabarkan program kerja menjadi Rencana Hasil Kerja (RHK) pada tingkat individu pegawai.

Kinerja ASN Diarahkan Lebih Terukur

Pengembangan sistem tersebut juga berkaitan dengan penguatan pengukuran kinerja ASN.

Ke depan, setiap ASN diharapkan memiliki rencana kerja yang lebih jelas dan terukur, baik dalam periode harian, mingguan maupun bulanan. Rencana tersebut kemudian dilaporkan melalui sistem e-Kinerja dan diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pada tingkat perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten.

Menurut Dedy, sistem tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba terbatas pada tiga organisasi. Ke depan, implementasinya diharapkan dapat diperluas ke seluruh perangkat daerah.

Penguatan sistem kinerja individu juga akan berkaitan dengan pengukuran tunjangan kinerja. Jika selama ini pengukuran masih menggunakan ukuran kinerja secara triwulanan, ke depan indikator kinerja bulanan diharapkan dapat tergambar secara lebih jelas.

Dengan sistem tersebut, target organisasi dan target individu diharapkan berjalan searah. Perencanaan pembangunan tidak hanya menghasilkan dokumen, tetapi juga diterjemahkan menjadi kinerja aparatur yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.