Sumbawa Besar, (postkotantb.com) — Pemutakhiran data desil kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu dasar dalam penentuan penerima program bantuan pemerintah mendapat perhatian dari sejumlah warga. Perubahan kategori desil dinilai perlu dilakukan secara cermat agar benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.

Keluhan tersebut disampaikan Pardi (50), warga Kampung Untir, RT 03/RW 07, yang juga merupakan Ketua RT. Saat ditemui di kediamannya, Rabu (2/9/2026), Pardi menyampaikan aspirasi sejumlah warga yang mempertanyakan perubahan kategori desil setelah adanya pemutakhiran data.

Menurutnya, sebelumnya sejumlah warga masih tercatat sebagai penerima bantuan pemerintah. Namun setelah dilakukan pembaruan data, sebagian warga tidak lagi masuk dalam kategori penerima bantuan.

Kondisi tersebut, kata Pardi, menimbulkan pertanyaan sekaligus kekecewaan di tengah masyarakat. Terlebih, sebagian warga yang terdampak merasa kondisi ekonomi mereka belum mengalami perubahan signifikan.

“Program yang sejatinya diharapkan dapat meringankan beban kami sebagai masyarakat, justru saat ini kami merasa kebijakan tersebut kurang peka terhadap kondisi ekonomi yang kami alami,” ungkap Pardi.

Ia berharap proses pendataan dan pemutakhiran data dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Menurutnya, tingkat kesejahteraan seseorang tidak semestinya hanya dilihat dari kondisi fisik rumah maupun aset yang tampak secara kasatmata.

Pardi menjelaskan, terdapat masyarakat yang memiliki aset karena merupakan warisan keluarga. Di sisi lain, ada pula warga yang memperoleh atau membangun aset tersebut melalui hasil bekerja dan menabung selama bertahun-tahun.

Karena itu, menurutnya, kepemilikan aset tertentu belum tentu mencerminkan kemampuan ekonomi seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Harapan kami, pendataan benar-benar melihat kondisi nyata masyarakat. Jangan hanya melihat apa yang tampak, tetapi juga bagaimana kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Pardi juga berharap masyarakat yang mengalami perubahan kategori desil diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi apabila terdapat data sosial maupun ekonomi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurutnya, mekanisme klarifikasi penting agar proses pemutakhiran data berjalan transparan, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan.

Dengan pendataan yang lebih cermat, objektif dan transparan, warga berharap program bantuan pemerintah dapat semakin tepat sasaran serta tetap menyentuh masyarakat yang memang membutuhkan.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Dinas Sosial belum memberikan tanggapan terkait keluhan tersebut. Upaya konfirmasi telah dilakukan beberapa kali melalui pesan WhatsApp, namun hingga kini belum mendapat respons. (Jhey)