Bahas Raperda APBDP. Wagub Sampaikan Jawaban Gubernur Atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD |
Mataram (postkotantb.com) –
Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyampaikan tanggapan
Gubernur NTB atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Nota Keuangan dan
Raperda Tentang Perubahan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020 dalam Rapat
Parpurna di Kantor DPRD Provinsi NTB, Kamis, 27 Agustus 2020.
Dalam
kesempatan ini, Wagub menyampaikan 9 tanggapan dan jawaban terhadap saran,
masukan dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD pada
rapat sebelumnya.
Wagub
juga mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada
semua Fraksi DPRD Provinsi NTB, karena telah memberikan saran dan masukan yang
substantif.
“Hal
ini sebagai wujud dari adanya kesungguhan dalam menjalankan amanah dan tugas
konstitusional seusai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Menanggapi
saran dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah
melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk pandemi Covid-19 pada semua
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total anggaran sebesar Rp 926,96 milyar
yang bersumber dari seluruh komponen belanja dan pembiayaan daerah.
“Dari
total anggaran tersebut, penanganan Covid-19 dialokasikan pada pos belanja
tidak terduga (belanja tidak langsung) sebesar 302,98 milyar rupiah lebih,”
ungkapnya.
Anggaran
tersebut kemudian lanjut Wagub, dipergunakan untuk penanganan kesehatan
masyarakat sebesar Rp 170,48 milyar, dengan realisasi hingga saat ini sebesar
Rp 79.28 milyar. Kemudian, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 1,8 milyar
dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp 800juta dan penanganan JPS Gemilang
sebesar Rp 130,70 milyar lebih dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp
123,83 milyar lebih.
“Sisa
anggaran pada pos belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 sebesar
99,05 milyar rupiah lebih, rencana digunakan untuk membiayai kegiatan
perlindungan kesehatan masyarakat dan penanganan dampak ekonomi sampai akhir
tahun 2020,” tutur Wagub.
Sementara
saran dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), terkait dengan kemajuan
industrialisasi untuk mendukung kemandirian ekonomi daerah dan mengurangi
tingkat pengangguran. Wagub menyampaikan lima subsektor atau kelompok industri
prioritas di Provinsi NTB diantaranya, industri permesinan, otomotif listrik
(sepeda listrik) dan energi terbarukan. Aktivitas industri ini berpeluang
memberikan lapangan kerja baru, sehingga dapat menekan angka pengangguran.
“Semakin
banyak permintaan produk UMKM/IKM lokal NTB, seperti sepeda listrik serta
peralatan dan mesin-mesin produk NTB, maka akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat baik pada sektor industri maupun pada sektor unggulan lainnya,”
jelas Wagub.
Terakhir,
setelah menyampaikan 9 tanggapan untuk fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB, Wakil
Gubernur kemudian mengatakan semua saran dan masukan dari fraksi-fraksi akan
menjadi perhatian dan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan
penyempurnaan pelaksanaan pembangunan di waktu-waktu mendatang.
“Apabila
masih terdapat hal-hal yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, pemerintah
daerah bersedia untuk menyempurnakan koordinasi dan sinegritas dengan
legislatif,” tutupnya.(RZ)
Social Footer