Sumbawa Besar, (postkotantb.com) — Sejumlah agenda pembangunan dan pelayanan publik menjadi perhatian Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (23/9/2026).

Dalam forum tersebut, Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa, mulai dari kemampuan pendapatan daerah, keberlanjutan pembangunan RSUD Sering, 12 program unggulan Jarot-Ansori, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kesiapan masyarakat menghadapi perkembangan investasi sektor pertambangan.

Pemandangan umum fraksi disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Muhammad Tahir, S.H. Ia menjelaskan, berdasarkan rancangan APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah mengalami peningkatan sekitar 2,42 persen atau sebesar Rp45,83 miliar, sehingga total pendapatan diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,94 triliun.

Meski terdapat peningkatan, Gerindra memberikan perhatian terhadap kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya penerimaan dari sektor retribusi daerah yang masih mengalami penurunan.

Karena itu, pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan secara terbuka sekaligus menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat sumber-sumber PAD agar ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat ditekan.

Gerindra juga mengingatkan pemerintah daerah agar keterbatasan fiskal tidak mengurangi fokus terhadap program pembangunan yang telah menjadi prioritas pemerintahan Jarot-Ansori.

Menurut fraksi tersebut, alokasi belanja perlu diarahkan secara efektif untuk mendukung penyelesaian 12 program unggulan Jarot-Ansori, terutama program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

RSUD Sering Jadi Perhatian

Persoalan pembangunan RSUD Sumbawa di Sering turut menjadi salah satu catatan yang disampaikan dalam rapat paripurna.

Fraksi Gerindra meminta Pemkab Sumbawa melakukan kajian secara komprehensif mengenai kelanjutan pembangunan rumah sakit tersebut. Kajian diperlukan untuk melihat perkembangan pekerjaan, kebutuhan anggaran, serta langkah yang harus ditempuh pemerintah daerah ke depan.

Gerindra menilai kejelasan arah pembangunan RSUD Sering penting agar kebijakan anggaran pemerintah daerah dapat disusun secara terukur dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.

Dorong Percepatan MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat perhatian khusus. Gerindra mendorong Pemkab Sumbawa membangun komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN).

Muhammad Tahir menyampaikan bahwa MBG bersama sejumlah program lainnya, seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hilirisasi unggas dan hilirisasi garam, merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat.

Untuk itu, pemerintah daerah dinilai perlu mengambil peran dalam memastikan masyarakat Sumbawa dapat memperoleh manfaat program tersebut secara optimal.

"Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mendorong serta segera melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), terkait hak-hak konstitusional penerima manfaat yang sejauh ini belum dapat terlayani secara menyeluruh," ujar Tahir.

Ia juga mendorong agar potensi SPPG yang telah siap beroperasi dapat segera dioptimalkan sehingga cakupan pelayanan MBG di Kabupaten Sumbawa semakin luas.

Masyarakat Diminta Disiapkan Hadapi Peluang Tambang

Di sektor pertambangan, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah memperkuat sosialisasi mengenai perkembangan kegiatan perusahaan tambang yang beroperasi maupun yang sedang mempersiapkan tahapan kegiatan di wilayah Sumbawa.

Informasi mengenai tahapan operasional PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan PT Sumbawa Juta Raya (SJR) dinilai perlu disampaikan secara jelas kepada masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat lokal memiliki waktu dan kesempatan mempersiapkan kompetensi sehingga dapat mengambil bagian dalam peluang tenaga kerja maupun kegiatan ekonomi yang muncul dari perkembangan sektor pertambangan.

Pemandangan umum Fraksi Gerindra tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Fraksi Gerindra berharap seluruh catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan anggaran, sekaligus memastikan APBD Perubahan 2026 benar-benar diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Adapun Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbawa terdiri atas Andi Rusni, S.E., M.M. sebagai ketua, Muhammad Faesal, S.AP., M.M.Inov. sebagai wakil ketua, Muhammad Tahir, S.H. sebagai sekretaris, Edwan Purnama sebagai bendahara, serta Muhammad Taufik sebagai anggota. (Jhey)