Akhiri Polemik : Gubernur NTB Rombak Total Kepengurusan BPPD NTB

Akhiri Polemik kepengurusan : Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah akan merombak struktur kepengurusan BPPD NTB

Mataram (postkotantb.com)- Gubernur H Zulkieflimansyah akhirnya merombak total seluruh pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat untuk mengakhiri polemik kepengurusan di lembaga itu.

"Pokoknya semuanya saya ganti. Per 1 Januari sudah mulai berlaku pengurus yang baru," tegasnya di Mataram, Kamis.

Ia mengaku, sudah mengantongi nama-nama pengurus yang baru. Namun, siapa nama-nama pengurus tersebut. Zulkieflimansyah masih menutup rapat-rapat.

"Tunggu saja. Semua pengurus baru baru semua. Tidak ada lagi nama-nama lama. Yang jelas ini dari perwakilan asosiasi dan semuanya sudah saya panggil," ucapnya.

Zulkieflimansyah, membantah bahwa dirinya terkesan lambat menyelesaikan konflik di internal BPPD itu. Justru, ia menegaskan telah lama mengamati polemik kepengurusan di BPPD sejak menjabat gubernur.

"Sudah sejak lama saya melihat tidak ada kekompakan di BPPD ini. Padahal, kepengurusan BPPD kolektif kolegial yang berasal dari utusan asosiasi. Tetapi di internal asosiasi saja, seperti PHRI masih terjadi dualisme kepemimpinan, begitu juga dengan asosiasi lain. Meski saya sadari kepengurusan BPPD ini tidak semuanya ditentukan gubernur," jelas Zulkieflimansyah.

"Karena pengurusnya berasal dari perwakilan asosiasi, maka kita menunggu nama yang definitif dari asosiasi, sehingga itu juga yang membuat lama. Tapi tolong karena urusan BPPD ini juga tidak penting-penting banget. Jangan dibuat berlebihan, kita buat santai saja," sambungnya dengan berkelakar.

Meski demikian, ia menegaskan, tugas BPPD itu membantu Dinas Pariwisata. Dalam hal ini mempromosikan pariwisata daerah. Bukan justru bertengkar dengan Dinas Pariwisata, seperti yang selama ini terjadi.

"Karena ini simple saja, saya minta ini segera dibereskan. Makanya nanti BPPD yang baru ini harus kompak dengan Dinas Pariwisata, bukan berantem," tuturnya.

Sebelumnya, kepengurusan BPPD periode 2018-2022 sudah ditetapkan melalui SK Gubernur di awal 2018. Namun, setelah itu terjadi saling klaim posisi Ketua BPPD antara Faozan Zakaria dan Lalu Abdul Hadi Faishal. Kisruh kepengurusan tersebut berlanjut hingga penghujung tahun 2018. (Ant. Eka)