Sunday, April 28, 2019

Program MAMPU Akan Berakhir, Diharapkan Warga Miliki Kemandirian


Lombok Timur (postkotantb.com)- Program MAMPU yang diselenggarakan oleh Yayasan Bakti sejak lima tahun lalu akan berakhir pada tahun 2019 ini. Program yang dihajatkan untuk Kemandirian dan kemampuan para perempuan untuk mendapatkan hak-haknya baik di lingkungan sosial maupun tempat kerjanya dianggap telah berhasil dan perempuan di desa serta kelurahan yang menjadi daerah dampingan lebih memahami perannya di masyarakat. 

Demikian disampaikan oleh Baiq Titis, Koordinator Mampu NTB dalam diskusi tentang Pemberdayaan dan Kemandirian Bagi Kelompok Konstituen yang digelar di desa Rempung, Lombok Timur, Minggu (28/4).

Kegiatan diskusi tersebut diikuti oleh perwakilan dari Kelompok Konstituen dari Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel dan perwakilan Kelompok Konstituen Desa Teros, Kecamatan Selong. Adapun dinas yang dihadirkan pada kegiatan tersebut adalah Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Timur. Ketiga dinas tersebut diharapkan dapat memaparkan program-program yang dapat diakses oleh masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi melalui Usaha Mikro Kecil Menengah dan Industri Rumah Tangga.

Dalam diskusi tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya, Dinas Sosial akan membantu masyarakat yang tergabung dalam kelompok Konstituen untuk dapat mengakses bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (Kube), Dinas Koperasi dan UMKM akan melibatkan kelompok Konstituen dalam pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas UMKM serta mendapatkan akses bantuan, sedang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan melibatkan kelompok Konstituen dalam pelatihan-pelatihan bagi Industri Kecil Menengah dan melibatkannya untuk mempermudah akses terhadap bantua pemerintah.

Dalam diskusi tersebut juga disampaikan kendala bagi Industri kecil dalam mendapatkan sertifikasi halal dan sertifikasi lainnya yang menjadi syarat edar bagi produksi pangan yang tentunya juga sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. 

Dalam hal tersebut Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan berjanji akan memberikan bimbingan dan bantuan untuk mendapatkan sertifikasi dan legalitas yang dibutuhkan bagi UKM dan IKM. (Dharma)

No comments:

Post a Comment